Terpopuler
Posts by Category
BANTEN – Fraksi PKS meminta pemerintah Provinsi Banten untuk segera mengambil langkah luar biasa untuk mengatasi lonjakan pasien Covid 19 dengan membangun rumah sakit darurat. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, Juheni M Rois, dalam siaran pers nya.
Menurutnya, sudah sangat banyak aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS menanyakan ketersediaan ruangan dirumah sakit.
“Hampir setiap hari kami menerima permintaan bantuan dari masyarakat agar dibantu mendapatkan ruangan dirumah sakit. Sebagian nya akhirnya tidak tertolong” ujarnya.
Lanjut dia, “Hal ini tentu memberikan rasa duka mendalam dihati kami. Oleh karenanya kami meminta agar gubernur segera mengkoordinasikan jajaranya untuk membangun rumah sakit darurat untuk pasien Covid 19.” Sambungnya.
Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk menjamin ketersediaan oksigen dan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid 19.
Desak Pemprov, Fraksi PKS Sebut Keselamatan Warga Banten Lebih Utama
Langkah – langkah darurat tersebut menurut Juheni, untuk mengurangi potensi kematian akibat terjangkit virus Covid 19. Saat ini, keselamatan jiwa masyarakat Banten harus menjadi program utama pemerintah daerah.
“Ekonomi bisa kita pulihkan nanti. Tapi klo nyawa hilang kan tidak bisa dikembalikan”.
Selain persoalan rumah sakit darurat, ketersediaan oksigen dan insentif untuk tenaga kesehatan, Fraksi PKS juga meminta agar Gubernur Banten memudahkan pemberian bantuan untuk masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri.
“Sebagian dari mereka yang isolasi mandiri bisa jadi adalah pekerja harian. Mereka wajib untuk dibantu pemerintah” Pungkasnya. Desak Pemprov, Fraksi PKS Sebut Keselamatan Warga Banten Lebih Utama
Reporter : Asr/hilal
Editor : Ardi Priana
Aktivitas penambangan pasir ilegal masih marak di wilayah Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ihwalnya, belum sepekan Satreskrim Polresta Barelang
PLTS Domestic Investors Interested in Making One in the Riau Islands
Anggota Komisi X DPR RI, Dr Muhammad Kadafi meminta pemerintah memberikan perhatian serius dan mengangkat harkat dan martabat para guru
Dua orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan mesin pengolahan tepung di Kabupaten Lingga. Salah satu tersangka yakni Direktur BUMD Lingga, PT
Pemerintah melonggarkan sejumlah aturan ketat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Apalagi Kepri saat ini disebutkan dalam Surat Edaran Gubernur